Berapa Besaran Reinvestasi Dividen untuk Bebas Pajak?

Setelah sebelumnya membahas cara melaporkan reinvestasi dividen untuk bebas pajak, saatnya membahas soal besaran dividen yang harus di reinvestasikan, mungkin jadi terbalik-balik, tetapi ini karena saya mencoba mendalami aturannya per kasus yang ditanyakan di grup-grup saham.

Berapa Dividen yang Harus di Reinvestasi?

Untuk dividen dari luar negeri, batas minimal reinvestasi adalah 30% dari laba bersih pada tahun sebelumnya. Jika kita punya saham GOOG dan perusahaan ini membagikan dividen dengan payout ratio sebesar 50% di mana jika diuangkan jumlahnya AS$100, maka yang harus kita reinvestasi adalah sebesar 30%× ($100 ÷ 50%) = $60.

Sekarang, apabila Dividend Payout Ratio nya hanya sebesar 20% di mana jika di uangkan jumlahnya $100, maka dengan rumus yang sama, yang harus kita reinvestasi adalah 30%× ($100 ÷ 20%) = $150.

Loh kok lebih besar dari dividen nya sendiri? Ya itu karena PMK menghitung dari besaran Dividend Payout Ratio terhadap laba bersihnya, bukan dari besaran dividen yang kita terima.

Karena kita hanya bisa reinvestasi maksimal $100, sisa $50 nya bagaimana? Menurut PMK, itu dianggap "nombok", artinya kita harus membayar pajak 10% dari sisa $50 itu, dengan kata lain kita utang pajak $5 ke pemerintah meski kita sudah reinvestasi semua dividen.

Aneh? Ya begitulah isi peraturannya. Silahkan cek Pasal 27 dalam PMK No 18 Tahun 2021.

Reinvestasi Dividen Luar Negeri

Untuk dividen dalam negeri, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 18 Tahun 2021 malah tidak memberikan besaran minimal. Di Pasal 16, hanya tertulis bahwa selisih dari dividen yang diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Reinvestasi Dividen Dalam Negeri

Dengan kata lain (menurut interpretasi saya), kita harus reinvestasi 100% dari dividen dalam negeri. Jika hanya sebagian yang di reinvestasi, misalkan 80%, maka sisa 20% nya menjadi objek pajak dan harus kita bayar tahun depannya.

Kapan Paling Lambat Reinvestasi dan Berapa Lama?

Menurut Pasal 36, reinvestasi dilakukan paling lambat pada bulan ketiga tahun pajak berikutnya setelah dividen diterima untuk wajib pajak perorangan dan bulan keempat untuk badan usaha. Artinya apabila diterima pada tahun 2021, maka reinvestasi harus dilakukan paling lambat bulan Maret 2022 untuk perorangan dan April 2022 untuk badan usaha.

Lamanya minimal investasi adalah 3 tahun, baik dividen dalam negeri maupun dari luar negeri.

Batas Akhir Reinvestasi Dividen

Bagaimana jika dividen tersebut di reinvestasikan ke saham lalu kita dapat dividen lagi? Ya artinya harus buat laporan lagi terus-menerus.

Untuk cara melaporkan dividen dan membayar utang pajak, ada di posting sebelumnya.

Kapan Utang PPh Dividen Harus Dibayar?

Menurut Pasal 40, utang pajak dividen paling lambat dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh. Artinya kita harus membayar utang PPh dividen yang diterima tahun 2021 paling lambat tanggal 15 Januari tahun 2022

Ralat: pada tanggal 15 bulan berikutnya artinya jika dapat dividen tanggal 20 April 2021 maka pada tanggal 15 Mei 2021 paling lambat kita harus setor PPh terutang ke Kantor Pajak.

Pembayaran Utang PPh Dividen

Kesimpulan

Investasi saham jadi makin repot? Jelas, karena investor, baik besar maupun kecil, dipaksa untuk terus menerus membuat laporan penerimaan dan reinvestasi dividen per tahunnya.

Kalau yang hanya fokus di beberapa saham dividen seperti di UNVR, TLKM, ICBP dan PTBA mungkin tidak banyak yang harus dicatat, tetapi jika investasinya menganut aliran Wide Diversification, berapa banyak dividen "perintilan" yang harus dimasukkan ke form?

Poin ganjil lainnya adalah perhitungan reinvestasi minimal dividen luar negeri yang didasarkan pada Dividend Payout Ratio bukan berdasarkan take home pay dividen yang diterima oleh investor.

Belum lagi pembayaran PPh terutang yang harus dilakukan pada bulan Januari, padahal reinvestasi paling lambat dilakukan pada bulan Maret-April, yang masih membingungkan saya.

Pada akhirnya, apabila ada opsi untuk meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) potong PPh saja dari dividen seperti sebelum adanya PMK No 18 tahun 2021, saya akan memilih hal tersebut. Lebih baik saya berinvestasi dengan tenang tanpa harus kuatir saya punya utang pajak ke pemerintah daripada diberi diskon tapi harus direpotkan begini.

--
Anton Hermansyah