Tidak boleh terlalu kaya di Tiongkok, tema berita-berita ekonomi terakhir saat ini, Presiden Xi Jinping memang berencana melakukan Redistribusi Kekayaan, mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk "memberi" lebih ke masyarakat, demi menghindari risiko ekonomi yang lebih besar.
Wang Jun, Ekonom dari China Center for International Economic Exchanges mengatakan bahwa kesenjangan ekonomi mengakibatkan konsumsi menjadi stagnan. Sehingga urgensi saat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan orang-orang dan fokus pada distribusi pendapatan yang adil.
Tidak usah jauh-jauh untuk membuktikan perkataan Wang, di Indonesia dalam keadaan pandemi saat ini, kalangan menengah ke atas bertahan dengan baik, bahkan ada yang tambah kaya. Sebaliknya kaum menengah ke bawah kesulitan untuk memutar ekonominya, padahal golongan ini populasinya paling besar.
Bukan keadaan yang baik, karena uang menggelembung di atas dan (hampir) tidak ada yang berputar di sektor riil, yang digerakkan oleh golongan menengah ke bawah. Salah-salah gelembung ini pecah, maka akan berpotensi untuk krisis ekonomi.
Krisis Sebetulnya Baik?
Sebetulnya pecahnya gelembung dan krisis ekonomi adalah hal alami di negara-negara dengan mekanisme pasar murni untuk redistribusi pendapatan. Di balik penderitaan krisis akan menumbuhkan perusahaan rising star baru yang lebih kuat, serta memudahkan investor untuk membedakan mana perusahaan bagus dan mana yang jelek.
Krisis ekonomi 1998 adalah momentum awal Chairul Tanjung untuk menjadi salah satu orang terkaya di negeri ini. Bahkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun bisa jadi tidak akan di tempat seperti saat ini kalau usaha ekspor mebel nya tidak maju pesat setelah krisis.
Tetapi di negara-negara Asia, di mana kebanyakan bisnis-bisnis besar mempunyai koneksi kuat dengan pemerintah, jatuhnya ekonomi akan berisiko pada jatuhnya rezim. Wajar bagi pemerintah setempat untuk mencari solusi yang "Soft Landing".
Alternatif Meningkatkan Konsumsi
Selain Redistribusi Kekayaan, meningkatkan konsumsi masyarakat yang sebelumnya lesu dapat dilakukan dengan cara mencetak uang yang banyak, lalu diberikan kepada masyarakat. Hal ini dikenal dengan istilah "Helicopter Money".
Tetapi sejarah mengatakan bahwa Helicopter Money dapat berujung hiperinflasi dan turun nya nilai mata uang. Hal ini pernah terjadi di Perancis tahun 1795 dan Jepang pada tahun 1881 dan sejumlah negara lainnya termasuk Zimbabwe.
Sudah banyak proposal untuk menggunakan Helicopter Money untuk mengatasi kelesuan ekonomi, terutama setelah krisis finansial 2008. Namun sampai saat ini tidak ada satu pun bank sentral di dunia yang mau melaksanakan.
Sehingga saat ini yang paling umum digunakan adalah Quantitative Easing (QE) di mana pemerintah mencetak utang lalu dibeli oleh Bank Sentral menggunakan cadangan devisa yang ada, bukan uang yang dicetak baru. QE lebih aman, tetapi perlu waktu lebih lama karena ada beberapa kali "tektok" sampai dana segar bisa dikonversi menjadi stimulus.
Jeleknya QE, seringkali dalam implentasinya, uang bantuan tadi sebagian besar tidak bisa "menjamah" kelas menengah bawah. Seringkali "nyangkut di atas" untuk bail out perusahaan-perusahaan yang nyaris bangkrut, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang justru ujungnya perusahaan ini akhirnya jadi "zombie", hidup untuk bayar utang.
Redistribusi Kekayaan di Masa Lalu
Kembali ke Redistribusi Kekayaan, sebetulnya ini juga bukan barang baru sebetulnya, hanya saja di jaman dahulu bentuknya lebih kepada Reformasi Lahan.
Penelitian-penelitian seperti Gersbarch dan Siemers (2010); Aghion, Caroli, dan Garcia-Penalosa (1999); dan Maertens, Deininger, dan Olinto (2000) menunjukkan bahwa redistribusi lahan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi
Jepang pernah melakukannya tahun 1946-1950, pemerintah membeli lahan dari tuan-tuan tanah, lalu membagikannya kepada para petani pengolah. Reformasi ini dinilai sebagai salah satu yang paling sukses dalam sejarah, meskipun kemajuan bidang pertanian di Jepang lebih banyak dimotori oleh penerapan teknologi bukan dari pembagian tanah tersebut.
Bagaimana dengan Tiongkok? Pada 1946-1953 di saat Mao Zedong menjabat Ketua Partai Komunis, Tiongkok melakukan reformasi lahan. Tetapi memang berakhir brutal, karena banyak tuan tanah menjadi korban pembunuhan kelas petani, sekitar dua juta orang terbunuh, dan banyak sejarawan menyimpulkan bahwa ini hal yang disengaja oleh partai agar kelas petani dapat naik menjadi kelas menengah.
Bagaimana nantinya Redistribusi Kekayaan Tiongkok di era moderen akan terwujud? Masih harus dibuktikan oleh waktu, apabila sukses mungkin akan ditiru negara lain sebagai formula pencegah krisis.
Referensi
Aghion, P., Caroli, E., & Garcia-Penalosa, C. (1999). Inequality and economic growth: the perspective of the new growth theories. Journal of Economic literature, 37(4), 1615-1660.
Azadi, H., & Vanhaute, E. (2019). Mutual effects of land distribution and economic development: evidence from Asia, Africa, and Latin America. Land, 8(6), 96.
Gersbach, H., & Siemers, L. H. (2010). Land reforms and economic development. Macroeconomic Dynamics, 14(4), 527-547.
Maertens, M., Deininger, K., & Olinto, P. (2000). Redistribution, investment, and human capital accumulation: The Case of Agrarian Reform in the Philippines. In Annual Bank Conference on Development Economics, Date: 2000/01/01-2000/01/01, Location: Twhe World Bank, Wasington DC.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar