Mengurangi Uang Orang Kaya Cara Tiongkok Menghindari Krisis

Tidak boleh terlalu kaya di Tiongkok, tema berita-berita ekonomi terakhir saat ini, Presiden Xi Jinping memang berencana melakukan Redistribusi Kekayaan, mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk "memberi" lebih ke masyarakat, demi menghindari risiko ekonomi yang lebih besar.

Wang Jun, Ekonom dari China Center for International Economic Exchanges mengatakan bahwa kesenjangan ekonomi mengakibatkan konsumsi menjadi stagnan. Sehingga urgensi saat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan orang-orang dan fokus pada distribusi pendapatan yang adil.

Tidak usah jauh-jauh untuk membuktikan perkataan Wang, di Indonesia dalam keadaan pandemi saat ini, kalangan menengah ke atas bertahan dengan baik, bahkan ada yang tambah kaya. Sebaliknya kaum menengah ke bawah kesulitan untuk memutar ekonominya, padahal golongan ini populasinya paling besar.

Bukan keadaan yang baik, karena uang menggelembung di atas dan (hampir) tidak ada yang berputar di sektor riil, yang digerakkan oleh golongan menengah ke bawah. Salah-salah gelembung ini pecah, maka akan berpotensi untuk krisis ekonomi.

Krisis Sebetulnya Baik?

Sebetulnya pecahnya gelembung dan krisis ekonomi adalah hal alami di negara-negara dengan mekanisme pasar murni untuk redistribusi pendapatan. Di balik penderitaan krisis akan menumbuhkan perusahaan rising star baru yang lebih kuat, serta memudahkan investor untuk membedakan mana perusahaan bagus dan mana yang jelek.

Krisis ekonomi 1998 adalah momentum awal Chairul Tanjung untuk menjadi salah satu orang terkaya di negeri ini. Bahkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun bisa jadi tidak akan di tempat seperti saat ini kalau usaha ekspor mebel nya tidak maju pesat setelah krisis.

Tetapi di negara-negara Asia, di mana kebanyakan bisnis-bisnis besar mempunyai koneksi kuat dengan pemerintah, jatuhnya ekonomi akan berisiko pada jatuhnya rezim. Wajar bagi pemerintah setempat untuk mencari solusi yang "Soft Landing".

Alternatif Meningkatkan Konsumsi

Selain Redistribusi Kekayaan, meningkatkan konsumsi masyarakat yang sebelumnya lesu dapat dilakukan dengan cara mencetak uang yang banyak, lalu diberikan kepada masyarakat. Hal ini dikenal dengan istilah "Helicopter Money".

Tetapi sejarah mengatakan bahwa Helicopter Money dapat berujung hiperinflasi dan turun nya nilai mata uang. Hal ini pernah terjadi di Perancis tahun 1795 dan Jepang pada tahun 1881 dan sejumlah negara lainnya termasuk Zimbabwe.

Sudah banyak proposal untuk menggunakan Helicopter Money untuk mengatasi kelesuan ekonomi, terutama setelah krisis finansial 2008. Namun sampai saat ini tidak ada satu pun bank sentral di dunia yang mau melaksanakan.

Sehingga saat ini yang paling umum digunakan adalah Quantitative Easing (QE) di mana pemerintah mencetak utang lalu dibeli oleh Bank Sentral menggunakan cadangan devisa yang ada, bukan uang yang dicetak baru. QE lebih aman, tetapi perlu waktu lebih lama karena ada beberapa kali "tektok" sampai dana segar bisa dikonversi menjadi stimulus.

Jeleknya QE, seringkali dalam implentasinya, uang bantuan tadi sebagian besar tidak bisa "menjamah" kelas menengah bawah. Seringkali "nyangkut di atas" untuk bail out perusahaan-perusahaan yang nyaris bangkrut, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang justru ujungnya perusahaan ini akhirnya jadi "zombie", hidup untuk bayar utang.

Redistribusi Kekayaan di Masa Lalu

Kembali ke Redistribusi Kekayaan, sebetulnya ini juga bukan barang baru sebetulnya, hanya saja di jaman dahulu bentuknya lebih kepada Reformasi Lahan.

Penelitian-penelitian seperti Gersbarch dan Siemers (2010); Aghion, Caroli, dan Garcia-Penalosa (1999); dan Maertens, Deininger, dan Olinto (2000) menunjukkan bahwa redistribusi lahan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi

Jepang pernah melakukannya tahun 1946-1950, pemerintah membeli lahan dari tuan-tuan tanah, lalu membagikannya kepada para petani pengolah. Reformasi ini dinilai sebagai salah satu yang paling sukses dalam sejarah, meskipun kemajuan bidang pertanian di Jepang lebih banyak dimotori oleh penerapan teknologi bukan dari pembagian tanah tersebut.

Bagaimana dengan Tiongkok? Pada 1946-1953 di saat Mao Zedong menjabat Ketua Partai Komunis, Tiongkok melakukan reformasi lahan. Tetapi memang berakhir brutal, karena banyak tuan tanah menjadi korban pembunuhan kelas petani, sekitar dua juta orang terbunuh, dan banyak sejarawan menyimpulkan bahwa ini hal yang disengaja oleh partai agar kelas petani dapat naik menjadi kelas menengah.

Bagaimana nantinya Redistribusi Kekayaan Tiongkok di era moderen akan terwujud? Masih harus dibuktikan oleh waktu, apabila sukses mungkin akan ditiru negara lain sebagai formula pencegah krisis.

Referensi

Aghion, P., Caroli, E., & Garcia-Penalosa, C. (1999). Inequality and economic growth: the perspective of the new growth theories. Journal of Economic literature, 37(4), 1615-1660.

Azadi, H., & Vanhaute, E. (2019). Mutual effects of land distribution and economic development: evidence from Asia, Africa, and Latin America. Land, 8(6), 96.

Gersbach, H., & Siemers, L. H. (2010). Land reforms and economic development. Macroeconomic Dynamics, 14(4), 527-547.

Maertens, M., Deininger, K., & Olinto, P. (2000). Redistribution, investment, and human capital accumulation: The Case of Agrarian Reform in the Philippines. In Annual Bank Conference on Development Economics, Date: 2000/01/01-2000/01/01, Location: Twhe World Bank, Wasington DC.

Bank Digital Itu Soal Ekosistem Bukan Lagi Fitur

Saat ini investor memburu saham-saham bank digital, baik yang sudah "resmi digital" atau baru mau dikonversi, mulai dari ARTO, BANK, BBHI sampai BBSI, tapi apakah bank-bank penantang ini akan survive?

Bank digital memang sedang naik daun. Bahkan sales senior di kantor menghubungi saya dan berkata bahwa nasabahnya berniat cutloss di saham UNVR dan menukarnya dengan saham bank-bank digital.

Contoh kisah sukses bank digital adalah Kakao Bank di Korea Selatan. Bank ini berdiri pada 2017 setelah pemerintah mengeluarkan ijin operasi bagi bank digital untuk beroperasi.

Pertumbuhan nya impresif, mencapai satu juta nasabah di tahun pertamanya dan di Mei 2021 sudah ada 16,5 juta nasabah, ini sudah sepertiga penduduk Korea yang total populasi nya di angka 50 juta. Padahal pesaingnya, K Bank, yang sama-sama diluncurkan tahun 2017, "hanya" mempunyai jumlah nasabah 5,4 juta di April 2021.

Kakao Bank memang membawa bendera Kakao Talk, aplikasi messaging terbesar di Korea Selatan, tahun lalu sudah ada 33 juta pengguna di Negeri Ginseng saja.

Tampilan antarmuka yang menyerupai Kakao Talk, kemudahan mengirim uang ke sesama pengguna, fitur patungan antar-nasabah, juga kartu-kartu keluaran Kakao Bank yang menggunakan maskot-maskot lucu aplikasi messaging tersebut adalah faktor penarik bagi nasabah.

Dengan sistem digital tanpa cabang, biaya operasional jadi lebih murah, Kakao Bank dapat menawarkan bunga tabungan lebih tinggi tanpa harus mengorbankan Net Interest Margin(NIM). Tahun 2020, NIM Kakao Bank ada di 1,5% setara dengan bank-bank besar di sana seperti Kookmin, Woori dan Shinhan, di Kuartal 1 tahun 2021 angka ini meningkat lagi ke 1,8%.

Dibandingkan dengan bank di Indonesia yang NIM nya ada di level 5-6% tentu terlihat kecil. Tapi untuk Korea, level 1,5% sudah dianggap sehat.

Jika suku bunga tabungan dan fitur aplikasi merupakan faktor penarik untuk orang menabung di bank digital, bagaimana dengan kemampuan "mencari uang" nya?

Umumnya penghasilan utama bank didapatkan dengan "memutar" Dana Pihak Ketiga (DPK) mereka menjadi pinjaman kepada yang membutuhkan dana atau umumnya disebut "kreditur".

Secara tradisional, kreditur ini dibagi dua, "Korporat" yang berbentuk badan usaha dan "Ritel" yang merupakan perseorangan. Kreditur Korporat meminjam dalam jumlah besar dan dengan bunga yang relatif lebih rendah, sementara Kreditur Ritel meminjam dengan jumlah sedikit tapi biasanya bunganya lebih tinggi.

Bank digital di Korea Selatan murni fokus pada Kreditur Ritel, selama lebih dari 3 tahun beroperasi, Kakao Bank sudah memegang 6% pasar Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Korea Selatan.

Kredit Ritel di Negeri K-Pop adalah pasar yang besar, sudah rentan meledak malah, karena pada akhir 2020, angka Utang Rumah Tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah ada di level 103,8%. Indonesia? Masih sangat rendah, di 17,8%.

Meskipun banyak orang yang mengambil pinjaman, tetapi tidak banyak kredit yang bermasalah. Non Performing Loans (NPL) di Korea ajek di angka 0,5%, sebaliknya Indonesia terus naik ke 3,2% setelah pandemi, padahal di Desember 2019 hanya sebesar 2,5%.

Kemungkinan tingkat suku bunga yang rendah di Korea Selatan (rata-rata 2,8% untuk Kredit Ritel) yang menunjang rendahnya NPL tersebut. Karena biaya bunga tidak berat, maka kreditur lebih memilih untuk melunasi utangnya dibandingkan dengan mangkir atau mempailitkan diri.

Bagaimana cara bank-bank digital untuk tetap "menagih" uang kreditnya mengingat "kepatuhan" kreditur yang berbeda dengan di Korea? Strategi belakangan ini adalah menempatkan bank ke dalam bagian ekosistem besar di mana nasabah tidak perlu "keluar" untuk mencukupi kebutuhannya.

Unsur pertama ekosistem ini adalah "Job Market", tempat di mana orang-orang mendapatkan penghasilan, kemudian "Tempat Kebutuhan Hidup" agar orang bisa langsung berbelanja memenuhi kebutuhan hidupnya dengan uang yang dihasilkan. Ketiga adalah "Tempat Investasi" agar orang-orang bisa memasukkan kelebihan uang yang mereka miliki untuk mendapat imbal hasil yang lebih besar dari deposito.

Bank akan diposisikan sebagai "tempat uang lewat" dan penyedia kredit apabila orang-orang di dalam ekosistem tersebut perlu untuk membeli sesuatu yang besar. Pembayarannya nanti tinggal potong pendapatan yang dihasilkan dari Job Market tersebut sehingga mengurangi risiko tidak tertagih.

Ekosistem Bank Digital

Sejauh ini memang terlihat ARTO masih unggul dari segi kelengkapan ekosistem. BINA (yang kalau memang benar akan masuk ke dalam skema kongsi Salim-Emtek-Grab) akan menjadi penantang kuat, karena grup ini sebetulnya punya "amunisi" yang lengkap.

Belum ada pergerakan lagi dari AGRO, tetapi mengingat jaringan BBRI yang kuat di daerah-daerah (ditambah dengan PNM dan Pegadaian), kemungkinan bank ini akan mempunyai jangkauan paling luas di antara bank digital lainnya.

--
Anton Hermansyah